Berbagi Strategi Komunikasi Publik dari Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi

DINAS Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo ikut ambil bagian dalam Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta. Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menginisiasi kegiatan selama dua hari, Rabu (29/11/2023) dan Kamis (30/11/2023), dengan serangkaian diskusi dan konferensi, workshop, serta pameran.

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo bergabung bersama seluruh pelaku komunikasi di lingkungan dinas kominfo pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Jawa, sejumlah kementerian, lembaga, serta komunitas tatkala mengikuti FMDP.

“Diskusi, konferensi, dan workshop berlangsung menarik karena menghadirkan narasumber dengan berbagai latar belakang, mulai dari profesional sampai praktisi di dunia komunikasi,” kata Sapto.

Menurut dia, pemerintah sudah selayaknya memanfaatkan media digital dalam pelaksanaan komunikasi publiknya. Sebab, pertumbuhan pengguna internet berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna media digital. Apalagi, Indonesia menempati peringkat atas jumlah pengguna media sosial di dunia setelah Brazil, Amerika Serikat, Cina, dan India.

“Di sisi lain, media sosial memiliki peran kuat dalam mendorong kemajuan suatu negara,” terangnya.

Sapto mengungkapkan, petugas komunikasi di birokrasi perlu meningkatkan kemampuan dan kompetensi sehingga mampu menjalin komunikasi publik dengan masyarakat secara efektif. Di FMPD, para ahli mengulas berbagai tips dalam menghadapi tantangan komunikasi publik.

“Khususnya pada strategi komunikasi dan kehumasan pemerintah,” ungkapnya.

Masih kata Sapto, akses informasi merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dari badan publik. Namun, perlu bijak dengan tetap mempertimbangkan etika dalam pemanfaatan media digital agar komunikasi publik terjalin dengan baik. (tim kominfo)