Borong Lima KI Awards Sekaligus, Desa Grogol Jagoan Keterbukaan Informasi Publik Seantero Jawa Timur

0
90

PEMERINTAH Desa (Pemdes) Grogol paling jago dalam urusan keterbukaan informasi publik. Desa di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo itu menyabet lima penghargaan sekaligus dari Komisi Informasi Jawa Timur. Lima KI Awards untuk Pemdes Grogol itu dalam kategori Badan Publik Informatif; Mengumumkan Informasi Publik; Menyediakan Informasi Publik; Pelayanan Permohonan Informasi Publik, serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik; terbaik tingkat Desa se-Jawa Timur 2022.

Kendati memborong lima penghargaan sekaligus, Kepala Desa Grogol Jalu Prasetyo tetap merendah bahwa KI Awards itu sebatas bonus dari upaya pihaknya memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Namun, dia tidak memungkiri bahwa pengelolaan informasi publik di skala desa itu agar mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pamerintah pusat. ‘’Kami ingin dinamika yang ada di Desa Grogol juga diketahui sampai pusat pemerintah di Jakarta,’’ kata Jalu kepada PNG.go.id di Hotel Novotel Surabaya, Rabu (30/11/2022) malam.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) di Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Kabupaten Ponorogo Supriyono menyebut keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. ‘’Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan,’’ terangnya.

Menurut dia, keterbukaan informasi publik ikut menjamin penyelenggaraan negara secara terbuka atau transparan. Masyarakat berhak ikut mengawasi sehingga keterlibatan mereka dalam penentuankebijakan publik semakin tinggi. ‘’Garis besarnya adalah mengajak masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah. Mulai dari penganggaran sampai pelaksanaan program. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik,’’ ungkap Supriyono. (kominfo/win/hw)