Kominfo Ponorogo Matangkan Persiapan Pelaksanaan SPBE

Para pejabat di Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo saat melaksanakan pendalaman materi SPBE untuk mematangkan persiapan pelaksaan SPBE di Ponorogo, Rabu (10/4/2019) di aula kantor setempat.

SISTEM Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang segera dilaksanakan di seluruh Indonesia memerlukan penyelenggaraan yang baik. Karenanya, pematangan persiapannya terus dilaksanakan.

Seperti yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo pada Rabu (10/4/2019). Dinas ini terus mendalami Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE untuk lebih memahami penerapan SPBE di masa mendatang.

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Kabupaten Ponorogo Wiwik Dyah Pratiwi usai rapat internal pematangan persiapan pelaksanaan SPBE di Ponorogo di kantornya mengatakan, pertemuan dengan seluruh pejabat di seluruh bidang pada dinas ini dinilai cukup penting.

Para pejabat di Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo saat melaksanakan pendalaman materi SPBE untuk mematangkan persiapan pelaksaan SPBE di Ponorogo, Rabu (10/4/2019) di aula kantor setempat.

“Hal ini agar seluruh bidang yang ada (di Diskominfo Ponorogo) juga memahami implementasi dari Perpres nomor 95 tahun 2018 ini. Pertemuan internal ini juga menjadi tindak lanjut dari lontaran Wabup saat sosialisasi secara umum ke seluruh SKPD yang menginginkan agar kita (Ponorogo) bisa segera menyelenggarakan SPBE,” ungkapnya.

Pertemuan ini juga menjadi upaya untuk mempersiapkan berbagai rencana aksi terkait pelaksanaan SPBE di Ponorogo. Rencana aksi ini akan menjadi bahan untuk pembahasan bersama dengan pihak-pihak terkait. Termasuk di dalamnya bupati dan wakil bupati.

Sebelumnya, Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Hamzah Fansuri, saat berada di Ponorogo beberapa waktu lalu mengatakan, ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan SPBE ini di tingkatan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Yang pertama adalah soal masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) di daerah-daerah. Kendala kedua adalah kondisi pemda yang kebanyakan belum siap dari sis tata kelola SPBE. “Kesiapan ini ada pada faktor anggaran dan faktor implementasi perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang masih kurang,” tutur pria yang akrab disapa Ifan ini.

Karena itulah, persiapan SDM saat ini menjadi hal penting yang harus dipersiapkan oleh Pemkab Ponorogo agar bisa menyelenggarakan SPBE secara lebih mandiri dan mumpuni. (kominfo/dist)