Dana Miliaran Untuk Hoax, Sayang

KEMAJUAN teknologi dan makin tingginya konsumsi internet seharusnya bisa makin memajukan kehidupan masyarakat. Ponsel pintar sebisa mungkin didorong menjadi pencerah bagi manusia dan lingkungannya.

Kopilaborasi, diskusi “Komunikasi Untuk Toleransi” di arena JKF 2019 dengan narsum Bupati Magetan, Bupati Merauke dan Dosen Unipma.

Hal ini diungkapkan Bupati Magetan Suprawoto saat menjadi narasumber diskusi bertajuk Kopilaborasi yang dihelat di arena Jatim Kominfo Festival 2019 (JKF 2019, 1-4/10/2019) 2019 di GOR KI Mageti, Rabu (2/10/2019). Bersama Bupati Merauke Frederikus Gebze dan Dosen Sejarah Unipma Madiun Abraham Nurcahyo, diskusi berjalan hangat saat tema Komunikasi Untuk Toleransi dibahas habis.

Menurut salah satu mantan petinggi di Kementerian Kominfo RI ini, saat ini telekomunikasi melalui telepon genggam terus mengalami kemajuan. Media sosial yang menjadi aplikasi dominan dalam penggunaan gadget menyimpan potensi bahaya. Salah satunya intoleransi. Apalagi saat ini, masyarakat cenderung mudah mencaci-maki atau merendahkan lewat medsos.

“Kalau warga di Magetan, jumlahnya saat ini 690 ribu orang dan setiap orang beli pulsa Rp100 ribu tiap bulan, maka ada Rp 50 miliar sampai Rp 60 miliar untuk belanja ke telekomunikasi. Terlalu sayang kalau hanya untuk ikut nyebar hoax, caci-maki dan semacamnya,” ungkapnya sambil memperkirakan kalau belanja pulsa di seluruh Indonesia tentu sangat besar.

Pemakaian gadget, kata Bupati Prawoto, sebaiknya diarahkan pada konsumsi informasi yang positif dan bisa membangun. Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang menjadi binaan Dinas Kominfo di daerah-daerah juga bisa menjadi sarana untukj menciptakan lingkungan yang saling toleransi dan maju.

“KIM bisa menjadi lembaga yang ada di masyarakat yang ikut memberi informasi secara positif di lingkungannya. Bisa ikut menghindarkan hoax,” imbuhnya.

Bupati Frederikus menambahkan, dengan disadarinya potensi bahaya di balik kemajuan teknologi, maka sudah seharusnya dari berbagai forum diskusi seperti Kopilaborasi JKF 2019 seharusnya bisa melahirkan rekomendasi. Di antaranya rekomendasi untuk dilakukan pemhapusan semua konten negatif.

“Ini akan menjadi proteksi dan semua orang bisa berbuat, berperilaku positif,” ucapnya. (kominfo/dist)