JAJARAN Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo sedang fokus menjalankan enam program prioritas. Mulai penguatan bandwidth, pengembangan Ponorogo Smart City, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan Satu Data Ponorogo (SADAP), hingga urusan persandian serta keamanan informasi di pemerintahan.
Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Alim Nor Faizin mengupas sederet program prioritas itu saat bertindak sebagai pembina apel pagi di kantornya, Senin (27/4/2026). Tanpa kecuali, prioritas penguatan relasi media, optimalisasi pengelolaan website, dan media sosial. “Bupati bersama sekretaris daerah telah melakukan evaluasi kinerja seluruh perangkat daerah, baik dari sisi ketersediaan anggaran maupun prioritas program. Hasil dari evaluasi tersebut, terdapat enam program prioritas yang menjadi fokus dinas kominfo dan statistik,” terang Alim.
TEGAS : Sekretaris Dinas Kominfo Dan Statistik Ponorogo Alim Nor Faizinsaat bertindak sebagai pembina apel pagi rutin, Senin (27/4/2026).
Menurut dia, peningkatan infrastruktur jaringan melalui penyediaan bandwidth menjadi kebutuhan utama dalam mendukung layanan digital di lingkungan Pemkab Ponorogo. Selain itu, pengembangan smart city dan implementasi SPBE menjadi perhatian karena merupakan salah satu indikator kinerja utama pemerintah. “Pengelolaan Satu Data Ponorogo tidak kalah penting sebagai ujung tombak integrasi data untuk bahan pengambilan kebijakan,” terang Alim sembari menyebut aspek persandian dan keamanan informasi ikut menjadi fokus program dinasnya. “Persandian dan keamanan informasi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik di era digital,” imbuhnya.
Alim mengungkapkan bahwa Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo bakal menggelar digital festival (digifest) yang melibatkan seluruh perangkat daerah, lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, serta peserta tamu dari kabupaten atau kota tetangga pada 25-26 Mei mendatang. Event yang rencananya berlangsung di Ponorogo City Center (PCC) itu menjadi ajang pameran teknologi digital, kreativitas, dan inovasi. “Meskipun dalam kondisi efisiensi, digifest tetap kita laksanakan sebagai wadah kolaborasi dan edukasi digital bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” ungkapnya.
Dia meminta seluruh jajaran di Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi. Bagi yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak perlu risau kendati berkembang informasi bahwa sejumlah daerah melakukan pemberhentian dengan dalih keterbatasan anggaran. “Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak terdapat klausul pemberhentian pegawai karena alasan keterbatasan anggaran. ”Teman-teman tidak perlu takut. Di UU ASN tidak ada klausul pemberhentian karena tidak ada anggaran. Pemberhentian itu ada aturannya, seperti karena meninggal dunia atau ketentuan lain yang sudah jelas,” ujarnya. (kominfo/win)