BANYUWANGI menjadi contoh praktik terbaik penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan indeks sebesar 4,87 dari skala maksimal 5. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Bayus Atdinata mengungkapkan sejumlah kelebihan daerah di ujung paling timur Pula Jawa itu dalam penyelenggaraan digitalisasi birokrasi.
“Banyuwangi telah berhasil mengembangkan sistem pelayanan publik digital terintegrasi di seluruh perangkat daerah sampai tingkat desa,” kata Bayus saat menjadi pembina apel pagi di Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo, Senin (11/5/2026).
Dia merasa perlu menyampaikan hal itu dari hasil rakor Penguatan Keamanan Siber gelaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang berlangsung di Banyuwangi pada Rabu, 6 Mei 2026. Terungkap pula, pengelolaan aplikasi daerah ternyata dipusatkan dalam satu portal layanan.
“Mulai layanan administrasi pemerintahan hingga pelayanan publik. Sentral poinnya ada di Dinas Kominfo, baik jaringan internet, pengembangan aplikasi, sampai server,” terang Bayus.
Pun, Ponorogo dapat melakukan studi tiru dengan penyiapan infrastruktur, penambahan perangkat digital, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). “Kita harus memaksimalkan SDM, bahkan kalau perlu belajar ke luar negeri,” jelas Bayus.
Tidak kalah penting, lanjut dia, keamanan siber dalam pengelolaan pemerintahan digital agar pelayanan publik berjalan aman dan optimal. Perlu mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) ke dalam portal layanan publik guna mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. ”Keamanan dan pelayanan harus saling bersinergi untuk memudahkan dalam pendataan,” ungkapnya. (kominfo/win)