INSIDEN siber kerap menyerang lembaga pemerintahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik setempat berinisiatif membentuk computer security incident response team (CSIRT). Launching CSIRT Ponorogo itu ditandai dengan penyerahan sertifikat oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tjatur Pudji Handojo kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ponorogo Bambang Suhendro di Gedung PGRI, Rabu (25/10/2023).
Tjatur Pudji Handojo menyampaikan bahwa pihaknya sedang membangun ekosistem keamanan siber pemerintah daerah. Sebab, para hacker (perusak data situs web) sering meretas website instansi, aplikasi persuratan internal, dan aplikasi kepegawaian. CSIRT berperan melakukan penyelidikan dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada organisasi. ‘’Insiden siber semakin meningkat akhir-akhir ini. Terbentuknya CSIRT di setiap kabupaten atau kota akan memudahkan kerja sama antara daerah dan pusat dalam penanganan insiden siber serta pengamanan data,’’ kata Tjatur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi A. menjelaskan bahwa keamanan siber mencakup konsep yang luas. Yakni, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi baik yang bersifat digital maupun non-digital. Pemprov Jawa Timur sudah meluncurkan JatimProv-CSIRT pada Maret 2020. ‘’Ponorogo merupakan kabupaten atau kota ke-13 di Jawa Timur yang sudah membentuk CSIRT,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Ponorogo Bambang Suhendro mengungkapkan, keberadaan CSIRT penting dalam menangkal serangan siber yang ingin mengganggu kinerja pemerintah. Tim tanggap insiden siber itu diisi para profesional teknologi informasi dan agen CSIRT di setiap organisasi perangkat daerah sebagai kepanjangan tangan. ‘’Adanya CSIRT diharapkan dapat memberikan keamanan siber yang kuat sehingga berdampak positif bagi program pembangunan di Ponorogo, khususnya dalam penerapan SPBE,’’ ungkap Bambang.
Menurut dia, CSIRT merupakan tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. Selama ini banyak pihak melakukan serangan siber dengan motif coba-coba, motif ekonomi, politik, dan ideologi. CSIRT dibentuk sebagai wujud perlindungan dan kedaulatan data. ‘’Perlu adanya keamanan sistem informasi data global yang sifatnya komprehensif (menyeluruh),’’ tegasnya.(fad/hw/kominfo)